Yuk berkontribusi, menjadi akselerator IPTEK anak bangsa !

Breaking News

Air Mata Masyarakat Dibalik Perusahaan Tambang Yang Tidak Melakukan Reklamasi

Indonesia terkenal dengan cadangan batubara yang cukup banyak, namun dibalik listrik yang kita nikmati, apakah kita tau apa yang terjadi dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan itu?

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang bersifat tidak dapat balik (irreversible damages), karena sekali suatu daerah dibuka untuk operasi pertambangan, maka daerah tersebut akan berpotensi menjadi rusak selamanya. Reklamasi tambang pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki kondisi lahan setelah aktivitas penambangan selesai. Seperti yang sudah diketahui bahwa sifat dasar dari industri tambang adalah destruktif karena aktivitasnya yang melakukan penggalian dan merubah bentang lahan, perubahan iklim mikro hingga ke kondisi fisik lingkungan. Selain itu, industri pertambangan juga menimbulkan dampak positif sebagai sumber devisa negara, pendapatan asli daerah, penciptaan lahan kerja, perubahan ekonomi hingga bertindak sebagai development agen bagi daerahnya.

Setelah aktivitas penambangan selesai, lahan harus segera direklamasi. Tujuanya untuk menghindari kemungkinan timbulnya potensi kerusakan lain. Potensi tersebut seperti timbulnya air asam tambang, penurunan daya dukung tanah bahkan terjadinya kerusakan lahan lebih luas.

.

Namun begitu banyak perusahaan tambang yang mudah mengambil namun sulit mengembalikan. Mereka hanya ingin mau keuntungan yang besar, banyak perusahaan-perusahaan merasa akan merugi jika memberikan dana untuk reklamasi, mereka tidak memikirkan nasib sesamanya yang tinggal di lokasi sekitar itu. Dampak dari bekas penambangan tersebut membuat banyak masyarakat yang rumahnya rusak dan ada anak-anak yang meninggal akibat bekas tambang yang tidak direklamasi.

Akankah ini semua berlanjut?. Bayangkan saja data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada Juni 2018 mencatat masih terdapat 1.569 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 60 persen dari total 2.579 pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Sementara hingga Juli 2018, data Ditjen Minerba juga mencatat terdapat hampir 8 juta hektar lubang tambang yang belum direklamasi. Kalau itu terus dibiarkan maka semakin banyak kejadian-kejadian buruk yang ditimbulkan.

Perusahaan pertambangan wajib untuk melakukan pemulihan kawasan bekas pertambangan dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan:

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.

Sangatlah indah jika semua perusahaan tambang sadar akan tindakan reklamasi ini dan bukan hanya memikirkan kepentingan sepihak. Ini contoh foto bekas penambangan yang telah di reklamasi. Dan ini menurutku sangat baik. Mungkin kalau semua perusahaan sadar akan tanggung jawabnya, masyarakat juga pasti tidak protes atas derita yang mereka alami.

Pemerintah juga harus mulai tegas kepada setiap perusahaan tambang agar perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk mereklamasi bekas penambangannya.

Bukan menolak tambang namun menolak keras perusahaan-perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab.

Sumber : cnnindonesia.com, radyanprasetyo.blogspot.com

ARTIKEL TERKAIT

Profile Kontributor

Dhea Gultom

Politeknik Negeri Medan

Medan

“do what you love and love what you do”