Penyusunan buku bahan ajar ini mengacu pada pentingnya materi tentang Prosedur Darurat dan SAR yang perlu diketahui secara umum, meliputi keselamatan pelayaran dan penanggulangan keadaan darurat yang tak terduga. Buku ini disusun sesuai kebutuhan dan ketentuan/regulasi Internasional yang diterbitkan oleh International Maritime Organization (IMO), khususnya di bidang STCW (Standart of Training Watchkeeping for Seafarers), yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi keselamatan pelayaran.

Dalam rangka meningkatkan rasa aman bagi pengguna jasa transportasi khususnya angkutan laut dan udara, maka perlu ditunjang dengan kegiatan pencarian dan pertolongan (SAR) yang cepat, tepat dan handal.

Perkembangan SAR di Indonesia

1. Menjadi anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) tahun 1950 sesuai Annex 12 tentang SAR
2. Menjadi anggota IMO (International Maritime Organization) tahun 1996 sesuai SOLAS 74
3. Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
4. PP nomor 12 tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang sebelumnya KEPRES nomor 11 tahun 1972
5. PP nomor 36 tahun 2006 tentang SAR dimana BASARNAS menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

Pentinganya peranan Organisasi SAR

1. Sebagai jaminan keselamatan bagi pengguna jasa modal transportasi
2. Konsekuensi tidak adanya organisasi SAR, maka pelayaran dan penerbangan Internasiona tidak akan masuk pada wilayah suatu negara

Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS)

Untuk penanganan SAR di Indonesia pemerintah membentuk Badan SAR Nasional yang disingkat BASARNAS. Sesuai PP nomor 36 tahun 2006 BASARNAS dipimpin oleh kepala BASARNAS yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BASARNAS mempunyai tugas pokok “melaksanakan pembinaan dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional”.